PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN ~ DUNIA PENDIDIKAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TANGGAL : 17 Juni 2002

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000

TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN

PEMERINTAHAN NOMOR 11 TAHUN 2002

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain diatur pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam sesuatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi.

Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formulir yang lowong, maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.

b. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat objektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

2. Sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

3. Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, perlu ditetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

C. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN DAN PELAMARAN

A. PERENCANAAN

1. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi :

a. Penjadwalan Kegiatan, antara lain :

1) inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya;

2) pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

3) penyiapan materi ujian;

4) penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan;

5) pelamaran;

6) pelaksanaan penyaringan;

7) pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b. Perhitungan biaya :

Dalam perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil selain harus memperhitungkan penyediaan anggaran gajinya, juga sekaligus diperhitungkan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

2. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan antara lain :

a. pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.

b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya

c. tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.

B. PENGUMUMAN

1. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia/atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan, sehingga pengadaan Pegawai Negeri Sipil diketahui oleh umum.

2. Disamping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.

3. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

4. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan, antara lain :

a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ;

d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;

e. batas waktu pengajuan surat lamaran;

f. waktu dan tempat seleksi ; dan

g. lain-lain yang dipandang perlu

C. PERSYARATAN

1. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia

Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Warga Negara Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh Bupati / Walikota yang bersangkutan.

b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pelamar yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tidak dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.

c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.

d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

e. Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri.

Seorang yang masih berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia/Calon Anggota Kepolisian Negara serta Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

g. Berkelakuan baik

Surat Keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat.

h. Sehat jasmani dan rohani

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter.

i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi yang bersangkutan.

2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun.

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan ketentuan :

a. telah mengabdi kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 17 April 2002.

b. Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut; dan

c. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi sebelum pengadaan pegawai.

D. PELAMARAN

1. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.

2. Dalam surat lamaran tersebut harus dilampirkan :

a. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.

c. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

III. PENYARINGAN

A. PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

1. Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman, misalnya kualifikasi pendidikan, usia, dan sebagainya.

2. Pemeriksaan terhadap surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.

3. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya, umpamanya tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

4. Surat lamaran yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib, untuk memudahkan pemanggilan.

B. PANITIA UJIAN

1. Untuk melaksanakan ujian penyaringan, Pejabat Pembina Kepegawaiaan dengan surat keputusan membentuk Panitia Ujian.

2. Panitia Ujian sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. seorang Anggota

3. Apabila Panitia Ujian tersebut lebih 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil

4. Tugas Panitia Ujian adalah :

a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian.

b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;

c. menentukan tempat dan jadwal ujian;

d. menyelenggarakan ujian;

e. memeriksa dan menilai hasil ujian;

f. menyampaikan semua hasil ujian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan terendah; dan

g. membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas seluruh pelaksanaan tugas panitia.

C. MATERI UJIAN

1. Materi Ujian hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Adapun materi ujian tersebut meliputi :

a. Test Kompetensi

Materi tes kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan

b. Psikotes

Penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.

2. Test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, antara lain meliputi :

a. Pengetahuan Umum;

b. Bahasa Indonesia

c. Kebijaksanaan Pemerintah

d. Pengetahuan Teknis

Pengetahuan teknis adalah pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan dan atau syarat jabatan.

Umpamanya :

Pengetahuan di bidang lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, konstruksi jembatan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

e. Pengetahuan lainnya

Pengetahuan lainnya adalah pengetahuan yang dipandang perlu untuk jabatan yang bersangkutan.

f. Dalam menyusun materi ujian harus didasarkan pada persyaratan jabatan yang dibutuhkan.

Umpamanya :

Materi ujian untuk pelamar yang akan diangkat dalam jabatan guru harus berbeda dengan materi ujian bagi pelamar yang akan diangkat dalam jabatan tenaga medis. Demikian pula dnegan materi ujian untuk jenjang pendidikan yang berbeda.

3. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat bagi pelamar.

Penyelenggaraan psikotes dilakukan sesuai dengan kemampuan instansi masing-masing.

D. PEMANGGILAN PELAMAR

1. Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian penyaringan. Pemanggilan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi tugas urusan kepegawaian.

2. Untuk menghindari keterlambatan atau tidak diterimanya surat panggilan tersebut, maka disamping pemanggilan pelamar yang dilakukan secara tertulis, pemanggilan dapat dilakukan juga melalui pengumuman pada media massa atau media lain yang tersedia.

3. Dalam surat pemanggilan pengumuman agar dicantumkan antara lain nomor ujian, waktu dan tempat ujian, dan hal-hal lain yang diperlukan.

E. UJIAN

1. Dalam rangka usaha menjamin obyektivitas penyelenggaran ujian penyaringan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka ujian dilaksanakan secara tertulis.

2. Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara, yang merupakan pelengkap dari ujian tertulis, sebagai salah satu usaha untuk meyakinkan hasil ujian tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih mengetahui kecakapan pelamar.

3. Bagi pelamar yang akan mengisi lowongan tertentu, diadakan ujian keterampilan. Umpamanya, ujian keterampilan bagi pelamar yang akan diangkat menjadi operator komputer, pengemudi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

4. Selain ujian tertulis, ujian lisan dan ujian keterampilan, bagi pelamar yang akan mengisi jabatan tertentu dapat diadakan ujian kepribadian (psikotes).

5. Lembar jawaban ujian diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa ujian

Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dengan pemeriksa yang lain, maka nilai peserta ujian adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa ujian.

Umpamanya :

Pemerinsa X memberikan nilai 90 (sembilan puluh), sedang pemeriksa Y memberikan nilai 80 (delapan puluh).

Dalam hal demikian, maka nilai peserta ujian adalah :

90 + 80 = 85

6. Apabila diadakan ujian lisan, maka untuk menjamin obyektivitas ujian lisan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang penguji dan hasil ujian lisan harus dicatat secara teliti oleh penguji.

7. Panitia ujian menyusun daftar nama peserta dan nilai hasil ujian berdasarkan urutan rangking hasil ujian.

8. Panitia ujian menyerahkan daftar dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan dan diumumkan nama pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

F. PENGUMUMAN PELAMAR YANG DITERIMA

1. Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar nama dan nomor serta nilai peserta dari Panitia Ujian, menetapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan urutan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nomor peserta ujian yang ditetapkan diterima melalui media massa dan atau dalam bentuk lainnya.

3. Disamping pengumuman melalui media massa atau bentuk lain tersebut, kepada pelamar yang ditetapkan diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat.

4. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri.

5. Batas waktu untuk melapor sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut.

IV. PENGANGKATAN

A. PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PENGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu :

a. Foto copy Ijazah/STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Pada saat ini pejabat yang berwenang mengesahkan adalah sebagaimana tersebut dalam anak Lampiran I-a dan I-b

b. Daftar Riwayat Hidup, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c;

c. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar;

d. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI;

e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Dokter;

f. Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja ;

g. Surat pernyataan tentang :

1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

3) tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri ;

4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

bagi yang sebelumnya menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan;

Surat pernyataan sebagaimana tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d

h. Foto copy sah surat keterangan dan bukti tentang pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

Khusus bagi pelamar yang pada saat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

2. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka I tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat / Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e

4. Dalam menyampaikan daftar permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil tersebut dilengkapi dengan lampiran :

a. Formulir penetapan NIP yang telah diisi dalam rangkap 3 (tiga) sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f, dan setiap lembar formulir tersebut ditempel pas photo menghadap ke depan berukuran 3 x 4 cm;

b. Foto copy Ijazah / STTB yang telah disahkan 1 (satu) lembar;

c. Daftar riwayat hidup ditempel pas photo 1 (satu) lembar;

d. Surat pernyataan tentang :

1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat baik atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

3) tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri;

4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5) tidak menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik ;

e. Salinan sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja.

Kelengkapan lainnya disimpan dalam tata naskah instansi yang bersangkutan.

5. Kepala badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

6. Berdasarkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran 1-g.

7. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Yang dimaksud engan tahun anggaran yang berjalan yaitu berdasarkan formasi yang dtetapkan tahun anggaran yang bersangkutan. Penetapan berlakunya pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan berjalan yang bersangkutan tersebut yaitu pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pemberian NIP.

Umpamanya :

ANTONI telah lulus ujian dan ditetapkan diterima serta diajukan permintaan NIP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan NIP yang bersangkutan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003. Dalam hal demikian, maka keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang pengangkatan Sdr. ANTONI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003.

8. Dalam hal pemberian NIP dilakukan pada bulan terakhir tahun anggaran berjalan, maka pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.

9. Asli Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

b. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Biro/Bagian Keuangan Daerah;

c. Pejabat lain yang dipandang perlu.

10. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan surat pemanggilan ke alamat yang bersangkutan.

11. Penyampaian surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil harus disertai dengan bukti tanda terima yang bersangkutan.

12. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.

B. GOLONGAN RUANG

1. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;

b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;

c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

d. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma II;

e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;

f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;

g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara;

h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3);

2. Ijazah lain yang setara dengan Ijazah Dokter dan Ijazah Apoteker, dan Magister (S2) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g adalah Ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang berbobot untuk memperolehnya setara engan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Magister (S2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

3. Ijazah sebagaimana tersebut dalam angka 1 adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan / atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

4. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

C. PENGHASILAN

1. Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalh 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1-h.

2. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang besangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas.

3. Surat pernyataan melaksanakan tugas disampaikan kepada :

a. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara / Biro / Bagian Keuangan Daerah;

b. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

4. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat, pejabat pembuat daftar gaji sudah mengajukan usul pembayaran gaji yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan.

6. Pada saat pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.

7. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah :

a. Masa selama menjadi Calon / Pegawai Negeri Sipil, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

b. Masa selama menjadi Pejabat Negara

Umpamanya :

Masa selama menjadi Anggota DPR-RI, Gubernur dan lain sebagainya.

c. Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai :

1) Lokal staff pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

2) Pegawai tidak tetap, Umpamanya masa bakti Dokter selama menjadi pegawai tidak tetap

3) Perangkat Desa;

4) Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;

5) Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d. Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan.

e. Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Masa kerja yang diperhitungkan ½ (setengah) adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

Umpamanya :

a.DEWI SETIAWATI seorang mantan karyawati dari perusahaan swasta berbadan hukum, mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 16 (enam belas) tahun. Apabila ia diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah :

16 tahun = 8 (delapan) tahun

b. NAJIB MUTALIB memiliki masa kerja pada perusahaan yang berbadan hukum pada :

1) Perusahaan swasta A selama = 6 bulan

2) Perusahaan swasta B selama = 11 bulan

17 bulan

Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak dapat diperhitungkan, karena tiap-tiap kali dari masa kerja yang dimiliki kurang dari 1 (satu) tahun.

c.TAUFIK mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum pada :

1. perusahaan swasta nasional selama = 5 tahun

2. perusahaan swasta asing Jelang selama = 7 tahun

3. perusahaan swasta asing Korea selama = 9 tahun

jumlah = 21 tahun

Dalam hal demikian, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

9. Cara menghitung masa kerja dilaksanakan sebagai berikut :

a. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah masa kerja hasil akhir yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak dapat di perhitungkan.

Umpamanya :

WARTONO mempunyai masa kerja sebagai berikut :

1) Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama

= 2 tahun 5 bulan 15 hari

2) Sebagai Pegawai Perangkat Desa selama

= 4 tahun 4 bulan 17 hari

Jumlah = 6 tahun 9 bulan 32 hari

Dalam hal demikian, maka masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah 6 tahun 10 bulan.

b. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah masa kerja hasil akhir yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak dapat di perhitungkan.

Umpamanya :

SETIYO mempunyai masa kerja sebagai berikut :

1) Perusahaan Swasta Nasional selama

= 2 tahun 3 bulan 12 hari

2) Perusahaan Asing Jepang selama

= 5 tahun 1 bulan 29 hari

3) Perusahaan Asing Korea selama

= 1 tahun 1 bulan 28 hari

Jumlah = 8 tahun 5 bulan 69 hari

Dalam hal demikian, maka masa kerja SETYO yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertamanya adalah :

2 th 3 bln + 5 thn 1 bln + 1 1 bln = 8 th 5 bln = 4 th 2 bln 15 hari

2 2

Dibulatkan kebawah menjadi 4 tahun 2 bulan

D. MASA PERCOBAAN

1. Masa selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

2. Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

E. PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak lampiran I-i

2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat :

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja/daftar penilaian pelaksanaan pekerajaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik;

b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan

c. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan

3. Syarat penilaian prestasi kerja / DP-3 dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja / DP-3, syarat kesehatan jasmani dan rohani dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan syarat lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh beralku surut.

Umpamanya :

Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004, maka mulai berlakunya keputusan adalah tanggal 1 September 2004.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Umpamanya :

a. karena terlambat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan prajabatan.

b. Karena terlambat diikutsertakan dalam ujian kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan.

c. Karena kesalahan administrasi Instansi sehingga yang bersangkutan terlambat ditetapkan keputusan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

6. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

7. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Darah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalai masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan :

a. usul pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anal Lampiran I-j;

b. permintaan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-k;

9. Usul Pengangkatan / permintaan pertimbangan teknis harus menyebutkan secara rinci alasan keterlambatan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan melampirkan :

a. surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan;

d. daftar penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. surat pernyataan melaksanakan tugas / surat penugasan; dan

f. pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm 1 (satu) lembar untuk penetapan KARPEG bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.

10. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-1.

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat sebagai berikut :

a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;

b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;

c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a

d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;

e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c

f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a

g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b

h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

14. Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam angka 13 setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan :

a. Kepala Badan Kepegawaian negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

F. PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAIN NEGERI SIPIL

1. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila :

a. mengajukan permohonan berhenti;

b. tidak memenuhi syarat kesehatan

c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan

d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

e. menunukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekejaan.

f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;

g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian; atau

h. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya :

Pada waktu melamar memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat dan lain sebagainya yang serupa dengan itu;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau

d. Menjadi anggota dan / pengurus partai olitik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.

3. Pemberhentian sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggaran untuk penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara.

2. Anggaran untuk penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, secara nasional pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VI. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd

SUNARTI

DUNIA PENDIDIKAN

Saturday, December 21, 2013